Kategori: Parlemen

Tulisan ini seharusnya tidak berhenti sebagai kritik ke luar, melainkan berani diarahkan kembali kepada diri sendiri. Karena bisa saja, tanpa disadari, apa yang selama ini dikritik justru menjadi cermin dari sikap dan cara berpikir kita sendiri. Ada kecenderungan untuk fasih berbicara tentang kekuasaan—tentang bagaimana ia harus digunakan, tentang pentingnya visi, tentang dampak bagi rakyat—namun pada

Di banyak negara, kisah tentang parlemen tidak selalu dimulai dari ruang sidang yang penuh perdebatan. Kadang justru dimulai dari lorong-lorong sepi, dari pertemuan kecil yang tidak tercatat, dari kalimat-kalimat yang diucapkan dengan hati-hati. Di Filipina, cerita itu pernah mengeras menjadi kemarahan publik. Program yang seharusnya membawa pembangunan ke daerah justru berubah menjadi simbol ketergantungan. Anggota

Weda – Kebijakan Pemerintah pusat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah, kualitas, dan pemerataan pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Dalam perspektif saya, relasi antara pusat dan daerah dalam sektor pendidikan masih menunjukkan pola yang cenderung top-down, sehingga sering kali kurang sepenuhnya mengakomodasi karakteristik geografis dan sosial daerah kepulauan seperti Maluku Utara. Pemerintah pusat secara konsisten

Kerangka Analisis Kebijakan dan Pendekatan Empiris Untuk memahami dampak kebijakan kuota produksi nikel secara komprehensif, analisis ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menelaah arah kebijakan, regulasi, serta dinamika politik ekonomi sumber daya. Sementara itu, pendekatan kuantitatif mengukur dampak terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan investasi. Secara empiris, Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan

Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Undang-undang ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, regulasi ini bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial serta melindungi hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Di Indonesia, pemerintah awalnya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum. Selanjutnya, pemerintah mengubahnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta