Pansus LKPJ Ingatkan Pentingnya Kelanjutan Program Analisis Risiko Bencana (ARB)

Sofifi – Program Analisis Risiko Bencana (ARB) di Maluku Utara akan berakhir pada 2026. oleh karena itu, memicu perhatian serius. Pasalnya, dokumen ARB menjadi dasar kebijakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

Yusran Pauwah menilai berakhirnya program ini dapat menimbulkan kekosongan data. Jika demikian, pemerintah akan kesulitan membaca tingkat kerentanan wilayah. Selain itu, wilayah kepulauan memiliki risiko bencana yang tinggi. Dengan kata lain, kebutuhan data terbaru menjadi sangat mendesak.

Selama ini, ARB menjadi rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Misalnya, pemerintah menggunakan data ARB untuk menyusun RPJMD dan RKPD. Lebih lanjut, data tersebut membantu memetakan ancaman gempa, banjir, dan longsor. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengantisipasi gelombang ekstrem serta perubahan iklim.

Yusran menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini. Menurutnya, ARB bukan sekadar dokumen teknis. Sebaliknya, ARB merupakan instrumen strategis. Dengan demikian, pemerintah dapat melindungi masyarakat secara lebih efektif. Namun, penghentian tanpa tindak lanjut akan meningkatkan risiko.

Pansus LKPJ mendorong pemerintah daerah segera bertindak. Pertama, pemerintah perlu menyiapkan anggaran baru. Kedua, pemerintah harus memperbarui data risiko. Selanjutnya, hasil kajian perlu diintegrasikan ke semua sektor pembangunan. Dengan begitu, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.

Koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat. Di sisi lain, lembaga teknis kebencanaan juga harus dilibatkan. Sementara itu, sinergi antar lembaga akan mempercepat proses mitigasi. Akhirnya, program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pansus LKPJ berharap pemerintah tetap memprioritaskan mitigasi bencana. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan harus berbasis data. Dengan demikian, arah pembangunan menjadi lebih terukur. Pada akhirnya, masyarakat akan terlindungi dari potensi bencana di masa depan.