Kategori: News

Sanana, – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sula untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga salah satu jemaah haji asal Kabupaten Sula yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian DPRD Provinsi Maluku Utara terhadap masyarakat yang sedang berduka, sekaligus memastikan

Ternate – Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart di daerah tidak boleh ditutup hanya karena munculnya program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil kesepakatan antara manajemen Indomaret dan serikat pekerja yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu; Selasa (26/5). Dalam pertemuan itu,

SOFIFI – Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara menyesalkan belum optimalnya realisasi program santunan kematian yang sebelumnya menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Program yang diharapkan dapat membantu masyarakat kecil saat mengalami musibah duka tersebut dinilai belum berjalan sesuai harapan masyarakat. Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menegaskan bahwa

SOFIFI — Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara melayangkan kritik keras terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. FENI Haltim di Teluk Buli Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola sumber daya alam yang dinilai belum transparan serta berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Ketua Fraksi Hanura DPRD

Weda – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Maluku Utara, Yusran Pauwah, membantah keras pemberitaan yang menyebut adanya pemotongan iuran serikat pekerja secara sepihak terhadap sejumlah karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Ia menegaskan bahwa mekanisme keanggotaan dan iuran SPN dilakukan sesuai prosedur organisasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, sekaligus menyelaraskan program pemerintah provinsi dengan kebutuhan kabupaten/kota di Maluku Utara. Dalam pembahasan Musrenbang RKPD 2027, wajib menjadi perhatian khusus

Kepulauan Sula – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, mendesak KONI Sula untuk segera duduk bersama dengan PSSI Sula guna memastikan cabang olahraga sepak bola dari Kabupaten Kepulauan Sula dapat ikut serta dalam Porprov Maluku Utara 2026. Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan olahraga daerah, khususnya sepak bola yang dinilai

SOFIFI — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat kolaborasi antara Biro Ekonomi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Ia menilai pemerintah perlu menyatukan arah kebijakan pendidikan

Sofifi – Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menantang Gubernur Maluku Utara untuk segera meneken MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur. Ia menilai lemahnya akurasi data masih menjadi hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Yusran Pauwah menilai

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, menyampaikan keprihatinan atas aksi demonstrasi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kabupaten Kepulauan Sula yang berujung insiden kekerasan pada Jumat, 24 April 2026. Yusran menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai aksi yang berakhir ricuh tidak

Kepulauan Sula – Kebijakan penyesuaian kuota haji di Kepulauan Sula memicu perhatian publik. Pemerintah pusat menurunkan kuota sebagai bagian dari pemerataan di Maluku Utara. Akibatnya, masyarakat mulai mempertanyakan dampaknya terhadap antrean haji. Yusran Pauwah mendukung kebijakan pemerataan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menciptakan keadilan. Namun demikian, pemerintah tetap harus memperhatikan kondisi antrean di setiap daerah.

Sofifi – Momentum pelantikan kepala sekolah di Maluku Utara memicu kritik. Pasalnya, Dinas Pendidikan belum menangani kasus asusila di SMA secara cepat. Kasus tersebut terjadi di Pulau Morotai dan Halmahera Selatan. Akibatnya, publik meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi siswa. Yusran Pauwah menegaskan pentingnya respons cepat. Menurutnya, penanganan tidak boleh berlarut-larut. Selain itu, momen pelantikan harus

Sofifi – Program Analisis Risiko Bencana (ARB) di Maluku Utara akan berakhir pada 2026. oleh karena itu, memicu perhatian serius. Pasalnya, dokumen ARB menjadi dasar kebijakan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Yusran Pauwah menilai berakhirnya program ini dapat menimbulkan kekosongan data. Jika demikian, pemerintah akan kesulitan membaca tingkat kerentanan wilayah. Selain itu, wilayah kepulauan memiliki risiko

Sofifi – Yusran Pauwah menyoroti lambatnya pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ia secara khusus mengkritik kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OPD non teknis yang berproses melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Menurut Yusran, keterlambatan administrasi dan pengadaan langsung menghambat realisasi program dalam APBD tahun berjalan. Akibatnya, sejumlah