BLUD SMK! Yusran Pauwah Desak Kolaborasi Karo Ekonomi–Dikbud, Sula–Taliabu Jangan Tertinggal

SOFIFI — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat kolaborasi antara Biro Ekonomi dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk mendorong pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.

Ia menilai pemerintah perlu menyatukan arah kebijakan pendidikan dan ekonomi secara tegas. Pendekatan sektoral, menurutnya, justru memperlambat perubahan di sektor vokasi. Karena itu, ia meminta kedua lembaga segera mengeksekusi program yang terukur dan berbasis hasil.

“Pemerintah harus memperkuat kolaborasi. SMK harus masuk dalam sistem ekonomi daerah, bukan berjalan sendiri,” tegas Yusran.

Transformasi SMK Jadi Mesin Ekonomi

Yusran mendorong sekolah kejuruan bertransformasi menjadi unit layanan produktif. Sekolah harus menghasilkan barang dan jasa, bukan sekadar meluluskan siswa setiap tahun. Skema BLUD memberi ruang bagi sekolah untuk mengelola keuangan secara fleksibel sekaligus membangun unit usaha berbasis kompetensi.

Sebagai contoh, jurusan otomotif bisa membuka bengkel layanan masyarakat. Jurusan tata boga dapat memproduksi kuliner lokal yang siap jual. Di saat yang sama, jurusan multimedia bisa menawarkan jasa desain digital. Sementara itu, agribisnis dapat mengelola hasil perikanan dan pertanian secara komersial.

Langkah tersebut menghubungkan proses belajar dengan kebutuhan pasar. Selain meningkatkan keterampilan siswa, sekolah juga bisa menciptakan sumber pendapatan mandiri.

Dorong SDM dan Tata Kelola Profesional

Di sisi lain, Yusran mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Guru dan tenaga kependidikan harus menguasai manajemen usaha agar mampu mengelola unit produksi secara profesional. Tanpa peningkatan kapasitas, program BLUD akan sulit berkembang.

Selain itu, sekolah perlu menerapkan sistem keuangan yang transparan. Pengelola harus menjaga akuntabilitas agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan tata kelola yang kuat, sekolah bisa menjalankan fungsi pendidikan sekaligus fungsi ekonomi secara seimbang.

Sula–Taliabu Butuh Akselerasi

Lebih jauh, Yusran menyoroti kondisi SMK di Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Ia melihat potensi besar di wilayah tersebut, tetapi inovasi masih berjalan lambat. Karena itu, ia mendesak pemerintah segera mempercepat implementasi BLUD di dua daerah tersebut.

“Sula dan Taliabu membutuhkan inovasi dan kerja sama antar lembaga. Kita tidak boleh menunda. Kalau terlambat, kita akan tertinggal,” ujarnya.

Keterlambatan transformasi, lanjutnya, akan berdampak langsung pada daya saing lulusan. Tanpa perubahan, lulusan SMK akan sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Bangun Kemitraan dan Regulasi Kuat

Untuk mempercepat langkah, Yusran mendorong pemerintah membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Kerja sama ini membuka akses pasar bagi produk dan jasa yang dihasilkan sekolah. Dengan begitu, aktivitas produksi tidak berhenti di ruang praktik, tetapi berlanjut ke pasar nyata.

Selanjutnya, pemerintah provinsi perlu menyusun regulasi pendukung dan memberikan pendampingan teknis. Pengawasan juga harus diperkuat agar implementasi berjalan tepat sasaran. Langkah ini memastikan program BLUD tidak sekadar menjadi kebijakan di atas kertas.

Dampak Langsung bagi Daerah

Pada akhirnya, Yusran menilai transformasi SMK menjadi BLUD akan membawa dampak luas. Kebijakan ini mampu meningkatkan kualitas lulusan, memperkuat kemandirian sekolah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan strategi yang tepat, Maluku Utara bisa menciptakan tenaga kerja produktif sekaligus pelaku usaha baru dari sektor pendidikan vokasi.