Dinas Pendidikan Disorot, Penanganan Kasus Asusila SMA di Maluku Utara Dinilai Lambat

Sofifi – Momentum pelantikan kepala sekolah di Maluku Utara memicu kritik. Pasalnya, Dinas Pendidikan belum menangani kasus asusila di SMA secara cepat. Kasus tersebut terjadi di Pulau Morotai dan Halmahera Selatan. Akibatnya, publik meragukan komitmen pemerintah dalam melindungi siswa.

Yusran Pauwah menegaskan pentingnya respons cepat. Menurutnya, penanganan tidak boleh berlarut-larut. Selain itu, momen pelantikan harus menjadi titik perbaikan tata kelola pendidikan.

“Dinas Pendidikan harus bertindak cepat dan transparan. Jangan sampai, pelantikan hanya menjadi kegiatan seremonial. Sementara itu, kasus asusila luput dari penanganan serius. Perlindungan siswa harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Yusran menilai respons lambat menurunkan kepercayaan masyarakat. Lebih jauh, kondisi ini mencederai akuntabilitas pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah perlu segera memperbaiki langkah penanganan.

Ia mendorong Dinas Pendidikan mengambil langkah nyata. Pertama, lakukan investigasi menyeluruh. Kedua, berikan sanksi tegas sesuai aturan. Selanjutnya, pastikan pendampingan korban berjalan optimal. Di samping itu, perkuat sistem pengawasan sekolah.

“Kami meminta kejelasan langkah penanganan. Termasuk, lakukan koordinasi dengan aparat hukum dan lembaga perlindungan anak. Dengan begitu, negara memberi rasa aman,” tambahnya.

Komisi IV DPRD menilai pelantikan harus diikuti penguatan integritas. Oleh karena itu, kepala sekolah wajib menjalankan etika profesi. Selain itu, mereka perlu menerapkan kebijakan perlindungan anak. Tujuannya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Sejumlah kalangan menilai kasus ini sangat serius. Sebab, dampaknya memengaruhi psikologis korban. Tidak hanya itu, kualitas pendidikan ikut terdampak.

Akhirnya, masyarakat mendesak Dinas Pendidikan segera bertindak. Pemerintah harus memberi penjelasan resmi. Kemudian, aparat terkait harus menyelesaikan kasus secara profesional dan adil.